Gelar Rapat Paripurna, Empat Fraksi DPRD Mamuju Tengah Menyetujui Dua Rancangan Peraturan Daerah Untuk Dijadikan Perda

Mamuju Tengah - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna Anggota dengan Pemerintah Daerah, Kamis 08/09/2022.

Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Perda Penataan Perangkat Daerah Serta Berita Nota Kesepakatan Bersama Terhadap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022.

Baca juga: Samsu Niang Menilai Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji di Kaltim Dinilai Cukup Baik

Agenda Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Herman MT dihadiri Sekretaris Daerah Dr.H.Askary Anwar, Asisten I Bahri Hamzah, Sekretaris Dewan Mahyuddin S.Ag, M.Pd, beberapa anggota DPRD dan kepala OPD kabupaten Mamuju Tengah.

Terpantau Rapat dengar pendapat dari Empat fraksi DPRD, dari Fraksi Perindo dibacakan oleh Agus Setiawan sedangkan fraksi gerakan Nasional Sejahtera dibaca oleh Herlina dan Fraksi Perjuangan Bangsa Nasional dibacakan oleh Sulmi serta fraksi Demokrat Lalla Tassisara dibaca oleh Sukri.

Baca juga: Vita Ervina Dorong RUU KSDAHE Segera Disahkan

Dari Empat fraksi tersebut semua menyetujui Dua Rancangan Peraturan daerah untuk dijadikan Perda dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan bersama terhadap KUA-PPAS tahun anggaran 2022.

Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam ini Sekretaris daerah Dr.H.Askary Anwar menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota DPRD serta seluruh Perangkat dan jajaran Pemerintah daerah atas kerja samanya dalam merumuskan untuk mewujudkan kabupaten Mamuju Tengah Maju Sejahtera.

Baca juga: Komitmen Calon Komisioner OJK Akan Diuji

“Dengan terlaksananya beberapa tahapan atas Peraturan daerah tentang perhitungan pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2021 pada kesempatan ini, seluruh Fraksi menyetujui dan menerima laporan tersebut, “ungkapnya.

Lanjut ia menambahkan penetapan rancangan daerah kabupaten Mamuju Tengah dapat dilaksanakan dan menjadi Perda pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2021 dalam rapat pada hari.

Baca juga: Andre Rosiade Minta Kemendag-BPKP Audit Investigasi Rantai Distribusi Minyak Goreng